Netralpos, Banda Aceh — Pemulihan sektor pertanian Aceh pascabencana banjir besar akhir 2025 masih menyisakan pekerjaan besar. Pemerintah Aceh mencatat 16.276 hektare sawah mengalami kerusakan berat dan hingga awal September 2026 belum mendapatkan penanganan fisik. Juma 3/09/2026
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Aceh setelah Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia melaporkan perkembangan pemulihan sektor pertanian kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Data kerusakan itu menjadi dasar untuk mendorong percepatan penanganan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Gubernur Aceh kemudian meminta Distanbun Aceh segera membangun komunikasi dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian ATR/BPN. Pemerintah Aceh juga mengusulkan kajian cepat mengenai kebutuhan biaya per hektare sebagai dasar pelaksanaan survei dan desain sebelum pekerjaan fisik dilakukan.
Persoalan lain yang turut menjadi kendala adalah batas lahan yang terdampak. Kerusakan akibat banjir membuat sebagian batas persawahan tidak lagi mudah dikenali, sehingga diperlukan identifikasi dan pemetaan agar proses rehabilitasi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Di sisi lain, pemerintah menyebut pemulihan sawah dengan kategori kerusakan ringan dan sedang terus berjalan. Hingga 1 September 2026, realisasi anggaran pemulihan sektor pertanian dan perkebunan dilaporkan sekitar 53 persen, dengan sekitar 40.852 hektare sawah rusak ringan dan sedang ditargetkan dapat ditangani tahun ini. Pemerintah kabupaten/kota diminta mengawal pekerjaan di lapangan agar pemulihan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan petani.
