Netralpos, Aceh Utara – Pelaksanaan konser musik Apache dalam rangkaian peringatan Milad ke-800 Samudera Pasai di Aceh Utara menuai sorotan. Kegiatan yang digelar pada malam penutupan, Minggu (13/9/26), dipertanyakan karena adanya dugaan penonton laki-laki dan perempuan tidak dipisahkan.
Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan pelaksanaan syariat Islam di Aceh Utara. Apakah tidak ada Wilayatul Hisbah (WH) yang mengawasi kegiatan tersebut?
Pertanyaan itu patut diajukan mengingat konser Apache merupakan bagian dari agenda resmi peringatan hari jadi daerah yang membawa nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, setiap kegiatan publik semestinya tidak hanya mengejar kemeriahan, tetapi juga memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jika benar terjadi percampuran penonton laki-laki dan perempuan tanpa pengaturan yang sesuai, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan? Apakah panitia telah berkoordinasi dengan WH dan instansi terkait sebelum konser digelar?
Jangan sampai pengawasan syariat baru dipersoalkan setelah kegiatan selesai.
Kehadiran WH dan instansi berwenang seharusnya menjadi bagian penting dalam memastikan setiap agenda publik berjalan sesuai aturan, bukan sekadar formalitas.
Sorotan ini semakin relevan karena kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati 800 tahun Samudera Pasai, yang semestinya menjadi momentum mengenang sejarah dan memperkuat identitas ke-Acehan.
Semangat Aceh Utara Bangkit seharusnya tidak hanya diwujudkan melalui kemeriahan acara, tetapi juga melalui komitmen menjaga nilai-nilai agama, budaya, dan ketentuan syariat Islam.
Hingga berita ini disusun, pihak penyelenggara dan instansi terkait perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengaturan penonton, koordinasi dengan WH, serta bentuk pengawasan syariat selama konser berlangsung.
Pertanyaan publik kini mengarah pada satu hal: di mana peran pengawasan syariat ketika konser tersebut digelar?[]
