Netralpos.com, Lhokseumawe— Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Malikussaleh (Unimal) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Senin (21/9/2026) bakda Zuhur.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan di Kota Lhokseumawe, mulai dari realisasi janji politik wali kota, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penanganan pascabencana, program pengelolaan sampah, hingga kondisi sejumlah fasilitas umum.
Aksi diawali dengan long march dari Lapangan Hiraq menuju Kantor Wali Kota Lhokseumawe. Massa mendapat pengawalan aparat keamanan sambil membawa sejumlah spanduk tuntutan, salah satunya bertuliskan, “Evaluasi Kinerja Wali Kota Lhokseumawe”.
Setiba di halaman kantor, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka meminta Pemerintah Kota Lhokseumawe merealisasikan sejumlah janji politik Wali Kota Sayuti Abubakar, termasuk program pengelolaan sampah bertajuk “Broh Jeut Keu Peng” atau sampah jadi uang.
Kedatangan massa diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Lhokseumawe A. Haris bersama sejumlah kepala dinas terkait. Namun, aksi sempat diwarnai protes karena mahasiswa meminta Wali Kota Sayuti Abubakar hadir langsung menemui mereka.
Koordinator Lapangan, Muhammad Hafizi Agma, dalam orasinya turut menyoroti persoalan gaji PPPK yang disebut belum direalisasikan.
Menurut Hafizi, persoalan tersebut menyangkut kebutuhan hidup para PPPK yang sebagian besar bergantung pada pendapatan tersebut.
Mahasiswa juga mempertanyakan program “Broh Jeut Keu Peng” yang dinilai belum berjalan maksimal meski peralatan pengolahan sampah telah tersedia.
Hafizi mengatakan, kendala teknis tidak seharusnya menjadi alasan berlarutnya pelaksanaan program tersebut.
“Tapi, kami enggak peduli dengan hal [alasan] itu, karena jangka waktu sudah panjang dari bulan dua sampai September ini, masak alasannya itu-itu saja. Apakah harus datang BPK dulu baru dijalankan,” kata Hafizi kepada wartawan di lokasi aksi.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah kota mempercepat perbaikan sejumlah fasilitas umum, di antaranya jembatan penghubung Los Kala dengan Ujong Blang dan lampu jalan kota.
Mereka juga meminta transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Di tengah aksi, mahasiswa sempat melakukan video call dengan Wali Kota Sayuti Abubakar yang sedang berada di luar daerah. Dalam komunikasi tersebut disepakati pertemuan pada Rabu (23/9/2026) untuk membahas seluruh tuntutan mahasiswa.
Aksi yang dikawal ratusan personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Lhokseumawe itu berakhir tertib dan damai sekitar pukul 16.00 WIB.
Penjelasan Pemko
Usai massa membubarkan diri, Sekda Lhokseumawe A. Haris menjelaskan sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa.
Terkait gaji PPPK, Haris mengatakan anggaran untuk pembayaran tersebut telah tersedia di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
“Gaji PPPK, untuk prosesnya, uangnya sudah ada di RKUD. Sekarang KUA-PPAS Perubahan sudah ke DPRK, nanti tinggal lanjutkan dengan APBK-P. Setelah diketuk palu pengesahan APBK-P, kan ada evaluasi di Banda Aceh oleh gubernur, seminggu-dua minggu, setelah itu sudah bisa dicairkan,” ujar Haris.
Mengenai penanganan pascabencana, Haris menyebut pembangunan hunian bagi warga terdampak terus berjalan.
Menurutnya, hunian sementara (huntara) telah dibangun pemerintah pusat. Sementara pembangunan hunian tetap (huntap) telah memasuki tahap setelah proses tender dan direncanakan mulai dikerjakan dalam waktu dekat di kawasan Padang Sakti.
“Huntap pun sudah ada perusahaan menang tender, akan dibangun mungkin dua minggu lagi. Itu di daerah Padang Sakti, sudah ada lahan, karena orang ini [penyintas banjir] relokasi, bukan huntap mandiri,” katanya.
Haris menambahkan, secara keseluruhan penanganan pascabencana di luar pembangunan huntap telah mencapai sekitar 30 persen.
Sementara terkait program pengelolaan sampah “Broh Jeut Keu Peng”, Haris mengatakan operasional mesin pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alue Lim mulai berjalan secara bertahap.
Menurutnya, sejumlah mesin telah dioperasikan meski masih terdapat beberapa bagian yang membutuhkan perbaikan.
“Mesin pengolah sampah sudah beroperasional, walaupun ada beberapa perlu perbaikan, terutama menyangkut bantalan mesin pencacah di Gedung A. Jadi, kemarin itu ada rusak, sudah diperbaiki,” ujarnya.
Haris mengatakan, pemerintah kota juga akan mengalokasikan anggaran melalui APBK-P untuk mendukung peningkatan operasional mesin pengolahan sampah di TPA Alue Lim.
“Menurut Plt. Kadis, sekarang sudah dipilah [sampah] oleh petugas, jadi sudah dihidupkan mesin-mesin yang lain di gedung-gedung yang lain. Sekarang sudah operasional, walaupun dilakukan dengan pemilahan sampah plastik secara manual,” kata Haris.[]
