Netralpos, Lhokseumawe – Bunda PAUD Kota Lhokseumawe, Ny. Yulinda Sayuti, bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat menggelar rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun rencana kerja implementasi strategi percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah.
Rapat berlangsung di Oproom Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Kamis (17/9/2026).
Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang ditemukan di lapangan, termasuk masih adanya anak usia prasekolah yang belum mendapatkan layanan PAUD.
Yulinda mengatakan, persoalan itu ditemukan saat dirinya turun langsung ke lapangan.
“ Kita menemukan masih ada anak usia prasekolah yang belum terlayani PAUD. Ada anak yang ikut membantu orang tuanya bekerja sehingga tidak bisa mengikuti PAUD. Temuan seperti ini perlu kita bawa bersama ke dalam rapat lintas OPD untuk dicari solusi dan ditindaklanjuti,” ujar Yulinda.
Menurut Yulinda, pendataan kembali anak yang belum terlayani menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah.
Selain itu, penguatan PAUD gampong juga dinilai penting agar layanan pendidikan prasekolah dapat menjangkau anak hingga ke tingkat gampong.
Yulinda yang meraih penghargaan Wiyata Darma Madya pada ajang Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2025 itu menegaskan, percepatan program tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor.
“Ini bukan hanya menjadi tugas Bunda PAUD dan Dinas Pendidikan. Kita membutuhkan dukungan semua OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya, karena persoalan anak berkaitan dengan banyak sektor,” katanya.
Ia berharap, melalui dukungan dan kolaborasi lintas OPD, pelaksanaan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah dapat berjalan dengan baik.
Dalam rapat itu, peserta juga membahas langkah awal penyusunan regulasi Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah. Masukan dari lintas OPD akan menjadi bahan penyusunan regulasi sekaligus memperkuat arah dan dukungan terhadap berbagai program PAUD yang telah berjalan di Kota Lhokseumawe.
Penguatan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dan gampong turut menjadi perhatian.
Selain akses layanan, rapat juga membahas kualitas pendidikan prasekolah, termasuk aspek kesehatan dan tumbuh kembang anak serta kebutuhan layanan yang lebih inklusif bagi anak penyandang disabilitas.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, Yuswardi, SKM, M.S.M, mengatakan perencanaan implementasi program tersebut telah mulai dilakukan dan perlu diperkuat melalui koordinasi lintas perangkat daerah.
“Perencanaan sudah mulai dilakukan, termasuk melalui Bappeda. Sekarang kita perlu menyatukan langkah, memperkuat regulasi, dan memastikan pelaksanaannya sampai ke gampong. Dengan koordinasi lintas OPD, berbagai kebutuhan di lapangan bisa kita tindak lanjuti bersama,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemko Lhokseumawe bersama perangkat daerah dan unsur terkait akan menindaklanjuti pendataan anak yang belum terlayani, penguatan PAUD gampong, penyusunan regulasi, sosialisasi, serta peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan prasekolah.
Langkah itu menjadi bagian dari implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah yang ditargetkan berlangsung secara bertahap hingga 2029.[]
