NETRALPOS, Langsa – Anggaran miliaran rupiah untuk layanan internet, infrastruktur jaringan, videotron, cloud server, dan jas almamater Universitas Samudra (Unsam) tahun anggaran 2025–2026 kini menjadi sorotan. Total belanja yang disebut mencapai Rp10,49 miliar itu menuntut penjelasan terbuka: berapa harga sebenarnya, apa spesifikasi yang dibeli, siapa penyedianya, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan mahasiswa serta sivitas akademika?
Angka yang tercantum bukan jumlah kecil. Berdasarkan rincian anggaran yang dihimpun, belanja internet selama dua tahun mencapai Rp6,10 miliar, pengadaan jas almamater Rp1,3 miliar, infrastruktur jaringan Rp1,65 miliar, videotron Rp661,15 juta, serta cloud server Rp780 juta pada 2025. Besarnya anggaran tersebut layak diuji melalui dokumen pengadaan dan realisasi pekerjaan, bukan sekadar diterima sebagai angka dalam laporan.
Internet Rp6,1 Miliar: Mahal Saja Tidak Cukup, Harus Jelas Apa yang Dibeli
Belanja internet Rp6,10 miliar selama dua tahun berarti rata-rata sekitar Rp3,05 miliar per tahun atau Rp254,2 juta per bulan. Angka itu belum otomatis menunjukkan pemborosan, tetapi publik berhak mengetahui layanan apa yang dibayar dengan uang sebesar tersebut.
Berapa kapasitas bandwidth yang disewa? Berapa titik layanan yang terhubung? Apakah seluruh fakultas dan fasilitas kampus memperoleh akses sesuai kebutuhan? Siapa penyedianya, bagaimana durasi kontraknya, dan apakah kualitas layanan sesuai dengan nilai pembayaran? Tanpa jawaban yang disertai dokumen, kewajaran belanja internet miliaran rupiah itu belum dapat diuji secara terbuka.
Jas Almamater Rp1,3 Miliar: Berapa Mahasiswa, Berapa Harga per Potong?
Pengadaan jas almamater senilai Rp1,3 miliar juga membutuhkan rincian yang terang. Berapa jumlah jas yang dipesan, berapa harga satuan, bagaimana spesifikasi bahan dan kualitas jahitan, siapa penerima barang, serta apakah seluruh pesanan benar-benar telah disalurkan kepada mahasiswa?
Pertanyaan tersebut mendasar karena total anggaran saja tidak cukup untuk menilai kewajaran harga. Jumlah barang, harga per unit, kualitas produk, dokumen penerimaan, dan bukti distribusi harus dapat dicocokkan. Tanpa rincian itu, publik tidak memiliki dasar yang memadai untuk menilai apakah uang yang dikeluarkan sebanding dengan barang yang diterima.
Videotron, Jaringan, dan Cloud Server Juga Harus Bisa Diuji
Belanja infrastruktur jaringan Rp1,65 miliar, videotron Rp661,15 juta, dan cloud server Rp780 juta pada 2025 menambah kebutuhan transparansi. Setiap komponen memiliki karakteristik berbeda sehingga tidak cukup hanya dijelaskan melalui nilai kontrak atau pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai.
Dokumen teknis perlu memperlihatkan spesifikasi perangkat, jumlah dan lokasi pemasangan, kapasitas sistem, harga satuan, hasil pengujian, serta berita acara serah terima. Kondisi fisik perangkat dan layanan yang benar-benar beroperasi juga perlu dicocokkan dengan kontrak. Dengan begitu, pemeriksaan dapat memastikan apakah barang dan layanan yang dibayar memang sesuai dengan yang dijanjikan.
Kesamaan nilai anggaran internet pada 2025 dan 2026 serta kenaikan anggaran jas almamater sebesar Rp50 juta pada 2026 juga perlu dijelaskan melalui dokumen perencanaan dan dasar perhitungan biaya. Kesamaan angka maupun kenaikan anggaran bukan bukti penyimpangan, tetapi keduanya layak ditelusuri agar tidak menyisakan pertanyaan mengenai dasar penetapan pagu.
BPK dan Aparat Penegak Hukum Didesak Menelusuri Rinciannya
BPK RI dan aparat penegak hukum didesak melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing apabila terdapat dasar dan indikasi yang memadai. Penelusuran dapat mencakup dokumen perencanaan, RAB, kontrak, proses pemilihan penyedia, analisis harga, bukti pembayaran, spesifikasi teknis, hingga kecocokan antara dokumen dan realisasi di lapangan.
Pihak Universitas Samudra juga perlu memberikan penjelasan resmi mengenai dasar penetapan anggaran, proses pengadaan, penyedia barang dan jasa, serta hasil pemeriksaan atas realisasi belanja. Jika seluruh proses telah sesuai ketentuan, dokumen yang terbuka akan membantu menjawab keraguan publik. Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi kerugian negara, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan prosedur hukum.
Hingga rincian kontrak, spesifikasi, dan realisasi pengadaan dapat diperiksa, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa total anggaran Rp10,49 miliar tersebut mengandung penyimpangan. Namun, besarnya belanja publik menuntut pertanggungjawaban yang sebanding: jelas peruntukannya, terukur hasilnya, dan dapat diuji kewajarannya.
Rp10,49 Miliar Bukan Sekadar Angka di Atas Kertas
Kampus membutuhkan internet yang andal, jaringan yang memadai, perangkat teknologi yang berfungsi, dan perlengkapan mahasiswa yang berkualitas. Justru karena kebutuhan itu penting, setiap pengeluaran harus disertai perencanaan yang masuk akal, harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dan hasil yang benar-benar diterima.
Pertanyaan publik kini sederhana, tetapi mendasar: apakah Rp10,49 miliar itu benar-benar menghasilkan layanan dan barang sesuai nilai yang dibayarkan? Jawabannya tidak cukup dengan klaim bahwa anggaran sudah terserap atau pekerjaan telah selesai. Yang harus dibuka adalah rinciannya, yang harus diuji adalah realisasinya, dan yang harus dipastikan adalah manfaatnya bagi mahasiswa. Uang negara tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan tanpa pertanggungjawaban yang bisa diperiksa.
Catatan penting sebelum tayang: Pastikan angka Rp10,49 miliar merupakan penjumlahan pos yang berbeda dan tidak menghitung ganda paket atau tahun anggaran. Untuk memperkuat daya pukul berita, cantumkan sumber dokumen anggaran serta mintakan konfirmasi resmi kepada pihak Unsam. Hindari menyebut mark-up sebagai fakta sebelum ada bukti pembanding harga atau hasil pemeriksaan yang mendukungnya.
