NETRALPOS. Langsa — Rp7,745 miliar anggaran proyek fisik Universitas Samudra (Unsam) Langsa tahun anggaran 2026 menjadi sorotan. Bukan semata karena nilainya yang mencapai miliaran rupiah, melainkan karena publik membutuhkan jawaban konkret: berapa volume pekerjaan yang dibangun, bagaimana spesifikasi mutunya, apakah harga satuannya wajar, dan sejauh mana proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan?
Anggaran sebesar itu tidak cukup dijelaskan melalui daftar nama proyek dan pagu belanja. Harus ada rincian teknis yang memungkinkan publik menguji apakah uang negara benar-benar sebanding dengan pekerjaan yang dihasilkan. Kamis 15/10/2026.
Berdasarkan daftar anggaran yang dihimpun, terdapat 12 paket pembangunan dan pemeliharaan fisik dengan nilai yang bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga lebih dari Rp1 miliar.
Dua paket pengerasan jalan masing-masing dianggarkan Rp850 juta. Pengecoran jalan dengan konstruksi beton mencapai Rp1,3 miliar. Pembangunan pagar belakang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (KIP) dialokasikan Rp600 juta, sedangkan pemeliharaan Gedung Kuliah Kampus B mencapai Rp850 juta.
Anggaran lainnya mencakup pembangunan ruang kelas Pendidikan Jasmani senilai Rp1,036 miliar, gedung satuan keamanan Rp450 juta, lapangan voli Rp367 juta, lapangan panahan Rp400 juta, serta paving block halaman Laboratorium Akuakultur Rp400 juta.
Angka-angka tersebut menuntut penjelasan yang terukur. Untuk proyek jalan, publik perlu mengetahui panjang, lebar, ketebalan, volume material, dan mutu konstruksinya. Untuk pagar, berapa panjang dan tinggi yang dibangun? Untuk gedung, berapa luas bangunan, bagaimana spesifikasi material, dan pekerjaan apa saja yang tercakup dalam anggarannya?
Tanpa rincian tersebut, kewajaran biaya tidak dapat diuji secara memadai. Nilai anggaran yang besar memang tidak otomatis menunjukkan adanya penyimpangan, tetapi besarnya belanja negara juga tidak boleh membuat pertanyaan mengenai efisiensi dan mutu pekerjaan berhenti begitu saja.
Yang perlu dibuka bukan hanya angka anggaran, melainkan dasar perhitungannya.
Apakah harga satuan disusun berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan? Apakah volume pekerjaan dalam kontrak sesuai dengan realisasi di lapangan? Apakah material dan hasil konstruksi memenuhi spesifikasi teknis? Siapa penyedia yang mengerjakan setiap paket, bagaimana proses pemilihannya, dan bagaimana pengawasan dilakukan sejak pekerjaan dimulai hingga dinyatakan selesai?
Pertanyaan itu penting karena pertanggungjawaban proyek pemerintah tidak berhenti pada tersedianya dokumen administrasi. Kesesuaian antara perencanaan, kontrak, pembayaran, mutu, dan hasil fisik juga perlu diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang.
Atas dasar itu, BPK RI Perwakilan Aceh didorong melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap kewajaran belanja dan kesesuaian realisasi fisik dengan dokumen kontrak. Jika ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti memadai, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar bagi tindak lanjut sesuai ketentuan hukum.
Pihak Unsam juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai 12 paket tersebut, termasuk nilai kontrak, identitas penyedia, volume dan spesifikasi teknis, metode pemilihan penyedia, progres pekerjaan, serta hasil pengujian mutu sepanjang informasi tersebut dapat diumumkan berdasarkan ketentuan keterbukaan informasi dan pengadaan.
Klarifikasi itu penting agar penilaian publik tidak bertumpu pada besarnya angka semata. Transparansi juga memberi ruang bagi pihak kampus untuk menjelaskan kebutuhan pembangunan, dasar penentuan biaya, dan manfaat yang hendak dicapai dari setiap proyek.
Sampai rincian teknis dan realisasi fisik dapat diperiksa, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa anggaran tersebut menyimpang. Namun, belum tersedianya informasi yang memadai bagi publik juga menjadi alasan kuat mengapa penjelasan resmi dan pemeriksaan yang proporsional diperlukan.
Pada akhirnya, Rp7,745 miliar bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Setiap rupiah harus dapat ditelusuri dasar perhitungannya, setiap volume harus dapat diukur, setiap spesifikasi harus dapat diuji, dan setiap hasil pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Uang negara tidak cukup dipertanggungjawabkan di atas kertas. Hasilnya harus terlihat di lapangan, mutunya harus dapat diuji, dan biayanya harus dapat dijelaskan.
Hingga berita ini tayang Netralpos masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait guna keberimbangan sebuah berita dan kami memberikan ruang untuk pihak terkait memberikan klarifikasi agar berita dan informasi tidak simpangsiur.
