Netralpos.com. Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau Dek Fadh, meminta alat berat disiagakan di sejumlah wilayah yang terdampak bencana serta titik-titik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan bencana susulan memasuki musim penghujan.
Permintaan itu disampaikan Dek Fadh setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) Aceh dan Sumatera, Tito Karnavian.
Didampingi Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Dek Fadh memimpin rapat bersama sejumlah bupati dan wali kota yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi melalui konferensi video dari Kantor Penghubung Aceh di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Rapat tersebut membahas penanganan bencana yang sedang berlangsung sekaligus langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan, terutama pada periode musim penghujan akhir tahun.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kesiapan alat berat, khususnya ekskavator. Dek Fadh meminta peralatan tersebut dapat ditempatkan di kabupaten/kota terdampak maupun lokasi yang dinilai rawan sehingga dapat segera digunakan apabila terjadi kondisi darurat.
“Kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Karena itu, alat berat harus disiapkan dan standby di daerah-daerah yang rawan, sehingga ketika terjadi kondisi darurat bisa langsung digunakan,” ujar Dek Fadh.
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, ia meminta bupati dan wali kota yang wilayahnya terdampak segera menyampaikan surat permohonan resmi kepada Ketua Satgas PRR Sumatera.
Menurut Dek Fadh, permohonan tersebut diperlukan agar kebutuhan alat berat di setiap daerah dapat diinventarisasi dan dipetakan berdasarkan tingkat kerawanan serta kondisi di lapangan.
Minta Sungai Dangkal Segera Ditangani
Selain kesiapan alat berat, Dek Fadh menyoroti kondisi sejumlah sungai yang mengalami pendangkalan dan perubahan alur akibat material yang terbawa banjir maupun longsor.
Ia mengapresiasi langkah Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I yang terus melakukan penanganan sungai pascabencana di sejumlah wilayah Aceh.
Namun, menurutnya, penanganan sungai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Pemerintah kabupaten/kota juga diminta aktif melakukan pemetaan serta penanganan sungai dan saluran air yang mengalami pendangkalan, penyempitan, atau tertutup material bencana sesuai kewenangan masing-masing.
“Kami mengapresiasi kerja keras BWS Sumatera I yang terus bergerak menangani sungai pascabencana. Namun, pemerintah kabupaten dan kota juga harus aktif. Sungai yang dangkal akibat material bencana harus segera ditangani sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan di akhir tahun,” tegasnya.
Dek Fadh mengingatkan, kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan perlu dilakukan sebelum curah hujan tinggi terjadi. Normalisasi dan pembersihan sungai di lokasi rawan dinilai penting, khususnya pada wilayah yang sebelumnya terdampak banjir, longsor, maupun sedimentasi.
Ia juga meminta koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, BWS Sumatera I, dan pemerintah pusat terus diperkuat agar penanganan bencana dapat dilakukan secara terpadu.
“Penanganan bencana bukan hanya tentang merespons ketika musibah terjadi, tetapi juga memastikan alat berat siap, sungai tertangani, titik rawan terpetakan, dan seluruh perangkat pemerintahan bergerak sebelum ancaman datang,” demikian Dek Fadh.
