Netralpos.com. Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Nasir Djamil, kembali mendorong penyelesaian status lahan Blang Padang di Aceh yang selama ini tercatat sebagai aset negara dan dikelola oleh Kodam Iskandar Muda. Rabu, 16/9/2026.
Dorongan tersebut disampaikan Nasir dalam rapat kerja (raker) bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Panglima TNI. Ia berharap proses penyelesaian status lahan yang berada di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, dapat dituntaskan pada tahun ini.
Nasir mengatakan, pihaknya sependapat dengan komitmen Kemenhan dan TNI dalam mendukung reforma agraria. Dalam konteks tersebut, ia menitipkan harapan agar persoalan status tanah Blang Padang juga dapat segera diselesaikan.
“Kami sependapat dengan apa yang diinginkan Kementerian Pertahanan dan TNI terkait dukungan terhadap reforma agraria. Karena itu, saya ingin menitipkan harapan kepada Kemenhan dan TNI terkait tanah Blang Padang di Aceh,” kata Nasir.
Menurut Nasir, lahan Blang Padang saat ini dikuasai dan dikelola oleh Kodam Iskandar Muda serta tercatat sebagai aset negara. Ia menyebut terdapat keinginan agar status lahan tersebut dapat dikembalikan kepada Masjid Raya Baiturrahman.
“Tanah itu saat ini dikuasai dan dikelola oleh Kodam Iskandar Muda dan dicatat sebagai aset negara. Ada keinginan untuk mengembalikan lagi statusnya kepada Masjid Raya Baiturrahman,” ujarnya.
Nasir juga menyebut berdasarkan dokumen sejarah yang menjadi rujukan dalam pembahasan, lahan tersebut merupakan tanah wakaf yang diberikan Sultan Iskandar Muda kepada Masjid Raya Baiturrahman.
Namun, ia mengakui proses penyelesaian status lahan tersebut masih berlangsung. Karena itu, Nasir meminta Kemenhan dan Panglima TNI segera menuntaskan persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut.
“Kami sangat memohon kepada Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI untuk segera menyelesaikan ini, tidak berlarut-larut. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai,” katanya.
Nasir menyebut luas lahan Blang Padang yang menjadi pembahasan tersebut mencapai sekitar 8,9 hektare.
Penyelesaian status lahan Blang Padang menjadi perhatian karena berkaitan dengan sejarah kawasan Masjid Raya Baiturrahman sekaligus status penguasaan dan pencatatan aset negara. Nasir berharap proses penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan dokumen yang menjadi dasar hukum masing-masing pihak.
